AD-ONAR-A: FOTO-FOTO DARI FLORES

Sabtu, 05 September 2009

FOTO-FOTO DARI FLORES

FOTO-FOTO DARI FLORES
OLEH ROLAND BALY
BALYROLAND@YMAIL.COM
baliroland.blogspot.com@gmail.com

suatu keindahan ciptaan tuhan bagi masyarakat flores, tampak foto air terjun ini yang berada di daerah moni, kecamatan kelimutu.

suatu kepelah tua ma yang berada di larantuka, inilah sebuah peninggalan portugis yang senantiasa di pergunakan setiap tahun untuk seremonial keagamaan.

panorama matahari terbit dikala pagi di suatu daerah yang ada di lembata tepatnya di pantai lewoleba... gamabaran alam yang indah memberikan keragaman seni budaya yang berfariasi yang ada di flores dan lembata

suatu nuansa tersensiri saat perjalanan kita memasuki kota larantuka sebuah patung renya rosari memberikan sambutan kedatangan kita. inilah kota dalam nuansa dan warna religius

dermaga larantuka

kelimutu adalah sebuah keajaiban dunia ini menjadikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat flores.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

KONSEP PEMEKARAN WILAYAH AMINISTRASI

Oleh Roland Baly

baliroland.blogspot.com@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam tahun - tahun terakhir ini,tidak ada satupun fenomena kebijakan tentang penggabungan daerah.Namun yang terjadi gejalah pemekaran daerah terus terjadi sehingga jumlah daerah otonom di Indonesia bertambah hampir 100 % ,ada banyak kasus kebijakan pembentukan daerah baru merupakan solusi bagi permasalahan public di daerah maupun nasional.Namun dilain pihak ada banyak kasus kebijakan tersebut menimbulkan perumitan problema dalam pemerintah ,berbangsa dan bernegara.

Persaratan teknus yang harus dimiliki oleh daerah yang akan mekar harus dengan mudah dipenuhi dan dukungan yang besar dari politisi nasional dalam proses pemerataan birokresi nasional cendrung mendukung. Hal tetrsebut membuat suatu daerah menemukan banyak manfaat politik dan fiskal .Apabila membentuk daerah otonom baru.Sistem kebijakan fiskal yang dianut oleh pemerintah kita berupa pemberian insentif ,hal ini mendorong kebijakan pemerintahan wilaya terus berlanjut.

Usulan tentang pemekaran daerah tidak harus direspon dengan kebijakan pemekaran,namun direspon dengan menemukan sumber masalah yang dirasahkan oleh suatu daerah. Struktur insentif yang mendorong pemekaran perlu untuk dirumuskan kembali agar usaha pemekaran atau penggabungan daerah bisa rasionalisasikan utuk kepentingan public.

Dengan adanya desentralisasi yang diperkenalkan pada tahun 1999. Melalui UU No 22 tahun 1999 Banyak perubahan yang diwujudkan dalam praktek pemerintahan di Indonesia,dimana terdapat perubahan yang menggemburakan ,seperti bertambanya inovasi - inovasi pembangunan ekonomi, pelayanan publik dan pengembangan good governance yang terjadi di daerah,namun di sisi lain juga terdapat contoh negatif seperti otoritarinisme tidak diperhatikan dan korupsi yang semakin parah.

Sejak sistem pemerintahan sentralisasi pada masa orde baru pemerintah juga telah banyak pembentukakan daerah baru, seperti kecamatan - kecamatan yang semakin menguat karakter urbannya kemudian dijadikan sebagai kota administratif. Sebuah unit pemerinta wilaya dekonsentratif (Field Administration). Selanjutnya bila karakter tersebut telah semakin menguat daerah tersebut akan dijadikan kota madya yang setingkat dengan pemerintah kabupaten. Di luar itu juga memungkinkan pembentukan pemerintah kabupaten atau propinsi baru.

BAB II

PEMBAHASAN

Konsep Pemekaran Wilayah Aministrasi:

Pemekaran wilayah administrasi diatur dalam UU No 32 tahun 2004 yang merupakan revisi dari UU No 22 tahunh 1999. Seperti kita ketahui bersama pemekaran wilayah administrasi telah dimulai sejak tahun 1999 dan sampai sekarang sudah 169 pemekaran wilayah yang terdiri dari 7 provinsi baru,139 kabupaten baru, dan 23 kota baru.

Dalam konsep pemekaran wilayah administrasi yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat,meningkatkan berbagai potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal baik potensi Sumber Daya Manusia (SDM) ,membuka keterkungkungan masyarakat terhadap pembangunan dan dapat memutus rantai pelayanan yang sebelumnya terpusat disuatu tempat atau ibukota kabupaten atau ibukota kecamatan, dan memicu motivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses pembangunan dalam rangkah meningkatkan taraf hidupnya.

Syarat - syarat pembentukan wilayah Administrasi adalah :

1. Syarat Administrasi

a. Persetujuan DPRD dan Bupati

b. Persetujuan DPRD Provinsi Induk dan Gubernur

c. Rekomendasi Mendagri

2. Syarat Teknis, mencakup:kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali pelaksanaan pemerintahan daerah.

3. Syarat Fisik:

a. Untuk pemekaran wilayah propinsi terdiri dari 5 kabupaten

b. Untuk pemekaran wilayah kabupaten terdiri dari 5 kecamatan

c. Untuk pemekaran wilaah kotabadya terdiri dari 4 kecamatan

Dalam pembentukan wilayah administrasi banyak masalah yag dihadapi dalam pembentukannya :

1. Pengaturan kongkritnya seperti belanja aparatur.

Dan dalam hal kelembaggan misalnya pembangunan kantor bgaru tentu membutuhkan biaya yang besar.

2. Tapal batas

Suatu daerah dimekarkan menjadi dua atau lebih kebudayaan didaerah pemekaran yang baru tentu tidak akan sama lagi struktur wilayah adat di wilayah induk. Jelas adat istiada akan menjadi kabur.

3. Pembentukan ibu kota

Dengan adanya pemekaran wilayah yang baru tentunya akan terjadi pemekaran wilayah untuk menjadi wilayah kota.

4. Semangat putra daerah

Wilayah administrasi dimekarkan adanya perekrutan PNS. Hubungan dengan putra daerah yaitu bahwa orang wilayah tersebut tidak akan mengambil putra daerah dari daerah lain. Mereka akan merekrut dari daerah sendiri. Hal ini akan menjadi penumpukan pegawai dan ditempat lain kekurangan pegawai.

5. Daerah pengemis

Kalau mengusulkan pemekaran adalah daerah yang kaya SDAnya tentu tidak akan menjadi masalah, namun akan menjadi masalah jika mengusulkan pemekaran adalah daerah miskin dan PAD maka akan mengakibatkan bagian terbesar dari APBD yang berasal dari uluran tangan dari pemerintah pusat. Sehingga daerh baru akan menjadi benalu untuk menghisap dana dari daerah pemerintah pusat.

Dengan adanya masalah-masalah dal pembentukan wilayah administrasi semuanya ada jalan keluarnya atau solusinya :

1. Memperketat syarat pemekaran daerah.

Selain syarat-syarat teknis harus ada pendapatan asli daerah dan sumber daya alam dan sebagainya. Sehingga diharapkan daerah otonom baru benar-benar berkualitas.

2. Membuat daerah otonom percobaan

Konsep orde baru dimana sebelum menjadi daerah otonom, suatu daerah menjadi daerah administratif dulu. Setelah beberapa taun dievaluasi apakah layak jadi daerah otonom. Jika tidak kembali dilebur dengan daerah induk.

3. Moratosium pemekaran daerah

Yang dimaksudkan dengn moratorium disini adalah penghentian sementara pemekaran daerah. Sebelum daerah otonom baru saat ini dievaluasi secara menyeluruh, maka belum ada pemekaran daerah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemekaran wilayah mengacu pada UU No 32 tahun 2004 yang merupakan revisi dari UU No 22 Tahun 1999. Adapun tujuan pembentukan wilayah administrasi yaitu untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat.

B. Saran

1. Pembentukan wilayah administrasi adalah merupakan kebutuhan masyarakat bukan kemauan atau kehendak dari para pejabat.

2. Pemerintah pusat perlu memperketat persyaratan pemekaran daerah.

3. Suatu daerah menjadi daerah otonom perlu dievaluasi secara baik oleh pemerintah pusat dan jika layak dimekarkan dari daerh induknya.

DAFTAR PUSTAKA

Rasionalisasi Pemekaran dan Penggabungan Daerah oleh Pratigno / FISIPOL UGM

Sabtu, 05 September 2009

FOTO-FOTO DARI FLORES

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

AD-ONAR-A

Pengikut

Arsip Blog

Mengenai Saya

KONSEP PEMEKARAN WILAYAH AMINISTRASI